Dugaan Konflik Kepentingan, Retreat Kepala Daerah di Magelang Dilaporkan ke KPK
JAKARTA,quickq官网下载电脑版 DISWAY.ID– Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan retreat kepala daerah di Magelang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam laporan tersebut, terdapat dugaan konflik kepentingan terkait penggunaan tender PT Lembah Tidar Indonesia (LTI).
"Dugaan kami, proses pembinaan dan pelatihan kepala daerah ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah," ungkap Akademisi Fery Amsari setelah melaporkan kasus tersebut di Gedung Merah Putih KPK, pada Jumat, 28 Februari 2025.
BACA JUGA:KPK Sebut Presiden Prabowo Tak Perlu Laporkan Hadiah dari Presiden Turki Erdogan
Fery menambahkan, hasil penelusuran menunjukkan adanya kejanggalan dalam penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai penyelenggara.
Ia menilai perusahaan ini memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan.
Sementara itu, perwakilan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Annisa Azzahra, mengungkapkan bahwa retreat ini seharusnya wajib, namun tidak didasarkan pada regulasi yang sah.
Ia juga menyoroti adanya kewajiban peserta, yaitu para kepala daerah, untuk membayar biaya keikutsertaan yang dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
BACA JUGA:Dugaan Aliran Dana Korupsi Rita Widyasari ke Ketum Pemuda Pancasila Diungkap KPK
"Biaya keikutsertaan ini dibebankan kepada APBD, yang seharusnya tidak boleh terjadi," jelas Annisa.
"Ternyata ada celah besar sekitar Rp 6 miliar antara anggaran yang direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan."
Annisa menambahkan, seharusnya kegiatan orientasi retreat ini sepenuhnya dibiayai oleh APBN, namun kenyataannya, hal itu tidak terjadi.
Selain itu, Annisa menyoroti proses penunjukan tender yang tidak transparan, mengingat Komisaris PT Lembah Tidar Indonesia merupakan kader partai Gerindra.
BACA JUGA:KPK Sita 150 Gram Emas dan Uang Asing Senilai Rp 2,5 Miliar Milik Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih
- 1
- 2
- »
-
Dibongkar sama Anak Buah Anies, Ini Kondisi Bus Transjakarta Sebelum Kecelakaan Maut, Ternyata…Kasus Corona di Jakarta Naik, Musuh学平面设计留学去哪好?全球平面设计院校一览Rian Ernest Akan Dipolisikan, Fraksi Demokrat Beberkan AlasanDiperiksa KPK Sebagai Tersangka Kasus Harun Masiku, Hasto Minta Anggota Partai Tetap TenangMereka yang Tak Kenal Lelah Perjuangkan Vaksinasi di Indonesia4 Hal Ini Jadi Alasan Jusuf Kalla Dukung AniesPerkenalkan 22 Cluster Fanta, TKN Yakin Dapat 22 Juta Suara Untuk Paslon PrabowoKesempatan Terakhir, Menkeunya Trump Harap China Patuhi Kesepakatan DagangSatgas Covid
下一篇:Dolar Melemah, Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga Menguat di AS
- ·Presiden Prabowo Hadiri Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung
- ·KPK Tetap Usut Eks Dirut Garuda, Meskipun...
- ·Lisa BLACKPINK Tampil Edgy dengan Tuksedo di Karpet Merah Oscar 2025
- ·Pemilihan Jabatan di Kemenag, Menteri Lukman Gampang Dipengaruhi
- ·Cum Date 17 Juni, Jaya Konstruksi (JKON) akan Sebar Dividen Tunai Rp53 Miliar
- ·Pemilihan Jabatan di Kemenag, Menteri Lukman Gampang Dipengaruhi
- ·Dituduh Bertemu dan Bocorkan Data Penyidikan ke Syahrul Yasin Limpo, Kapolda Angkat Bicara
- ·Jokowi: Dalam 3 Bulan Tim Bisa Ungkap Tersangka Kasus Novel
- ·Aksi Restorasi Bumi, Cara Telkom Wujudkan Pilar Environmental ESG
- ·Survei SMRC: 57% Responden Nilai Anies Tak Adil Jalankan PSBB
- ·Rian Ernest Akan Dipolisikan, Fraksi Demokrat Beberkan Alasan
- ·Berani Minta Jenderal Gatot Turun Panggung, Fadil Imran Dinilai Cocok Gantikan Nana Sujana
- ·Mendiktisaintek Tegaskan Tak Ada Kampus yang Izinkan Bayar Kuliah Pakai Pinjol
- ·Protes Trump, Kedai Kopi Kanada Ubah Americano Jadi 'Canadiano'
- ·BP Tapera Siap Kembalikan Dana Bapertarum Pensiunan PNS
- ·KPK Periksa Rizal Ramli Soal Kasus BLBI
- ·Stereotipe Gender di Pendidikan Vokasi, Kemendikdasmen Soroti Minimnya Perempuan di Bidang STEM
- ·BP Tapera Siap Kembalikan Dana Bapertarum Pensiunan PNS
- ·Jam Mandi Wajib di Bulan Ramadan: Tata Cara dan Waktu yang Dianjurkan
- ·Emil Dicecar Pertanyaan Begini Sama Penyidik
- ·Tim Hukum PDIP dapat Info Hasto akan Ditahan Sebelum Kongres 2025 Digelar
- ·Ada Kasus Positif Covid
- ·Cak Imin Janji Tambah Dana Desa Jadi Rp 5 Miliar Jika Menang Pilpres 2024
- ·KPK Tetap Usut Eks Dirut Garuda, Meskipun...
- ·Pembangunan IKN Dilanjutkan, Istana Sebut Jadi Ibu Kota Politik Paling Lambat 2029
- ·FOTO: Tradisi Bakar Instalasi Kayu Tandai Akhir Musim Dingin di Rusia
- ·Anak Usaha DOID Beri Pinjaman USD36 Juta ke Atlantic Carbon Group, Dananya Buat Ini
- ·KPK Akan Periksa Mendag Soal Kasus Bowo Sidik
- ·Meski Lonjakan COVID
- ·38 Orang yang Positif Corona Ternyata Tak Pernah Datang ke Acara Habib Rizieq
- ·Kurang Pasukan, Rapat Paripurna Interpelasi Anies Gagal Terlaksana: Kasihan...
- ·Rahasia Nasi Gurih Ternyata Bukan Dimasak Pakai Air, Coba 6 Bahan Ini
- ·Terancam Pidana, Anies Justru Untung Besar
- ·Izin Acara Dicabut Sepihak, Anies: ASN Harus Netral dan Tak Persulit Paslon
- ·Miliarder Paul Tudor Jones Sebut Bitcoin Bukan Lagi Spekulasi, Tapi Sebuah Kebutuhan
- ·Survei SMRC: 57% Responden Nilai Anies Tak Adil Jalankan PSBB