Dalam forum International Conference on Infrastructure(ICI) 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia dalam periode 2025 hingga 2026 mencapai USD 625 miliar atau setara lebih dari Rp10.000 triliun.

"Indonesia adalah negara kepulauan dengan keberagaman kondisi geografi dan ekonomi. Kita memiliki kebutuhan mendesak untuk memperluas konektivitas dan juga memastikan akses adil terhadap layanan infrastruktur," ujar Sri Mulyani dikutip dari YouTube Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan, Minggu (15/6).

Baca Juga: RI Buka Peluang Investasi dalam 55 Proyek Infrastruktur

Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional yang sangat besar. Apalagi menurutnya Pemerintah Indonesia hanya bisa menanggung menanggung sekitar 40 persen dari total kebutuhan tersebut. Berkaitan dengan itu, Ia menekankan bahwa masih ada kesenjangan pembiayaan yang sangat besar, yang tidak mungkin ditutup hanya oleh anggaran negara.

"Dasar pembiayaan menjadi permasalahan penting. Investasi infrastruktur membutuhkan dari periode 2025 sampai dengan 2026 membutuhkan 625 miliar dolar AS. Anggaran pemerintah daerah akan bisa membiayai 40% diantaranya. Karena itu kita menghadapi gap pembiayaan ini. Kita membutuhkan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra serta tuntutan untuk penciptaan mekanisme pendanaan kreatif," jelas Sri Mulyani.

Ia juga menekankan bahwa penguatan kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership/PPP) harus menjadi salah satu solusi utama dalam menjawab tantangan ini. Selain menyasar partisipasi domestik, pemerintah juga mendorong keterlibatan investor internasional, lembaga keuangan multilateral, serta instrumen inovatif seperti pembiayaan hijau dan sekuritisasi aset infrastruktur.

Konferensi ini menjadi ruang dialog penting antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga internasional untuk membahas strategi pembiayaan infrastruktur, yang tidak hanya dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata.